.jpeg)
"Sebelum dilantik sebagai Gubernur saya pernah berkunjung ke Hongkong, dan bertemu dengan para PMI. Ketika mendengar harapan dan masukan para PMI, saya mengusulkan dibangun shelter bagi PMI di Hong Kong. Namun tidak memungkinkan secara regulasi. Semoga akan ada perubahan kebijakan dari pusat mengingat PMI dari Jawa Timur sehingga Pemprov bisa melindungi secara lebih kontinyu," kata Gubernur Khofifah saat bersilaturahmi dengan 100 orang perwakilan PMI Asal Jatim di Hongkong dalam acara Gathering Penguatan Pasar Antar Negara di Hotel Regal Hong Kong, Minggu (14/5) waktu setempat.
Dikatakannya, shelter ini berperan sebagai langkah preventif maupun ketika ada persoalan sosial dan psikologi maupun secara keagamaan, maka ada tempat yang memberikan pelayanan bagi para PMI. Namun ternyata secara anggaran, regulasinya tidak dimungkinkan. Semoga segera ada kebijakan baru dari pusat.
"Saat ini yang bisa kita lakukan adalah saat PMI kembali ke tanah air, sebagian besar memang sudah memiliki skill yang sudah didapat saat bekerja di Hongkong maupun skil setelah sampai di tanah air. Nah kami akan kembali menguatkan terutama agar mereka bisa mengembangkan bisnis secara digital,” katanya.
Pelatihan tersebut dapat dilakukan di Kampus UMKM Shopee Malang yang terletak di UPT milik Dinas Koperasi dan UMKM Jatim di Malang. Kampus Shopee di Malang, setiap batch-nya bisa memberikan pelatihan bagi 40 orang selama tiga bulan secara gratis. Keterampilan yang diajarkan mulai dari konsultasi produk, fotografi produk hingga pemasaran secara digital.
"Mereka akan diajari menyiapkan produk dengan kualitas yang terstandarisasi, memotret produk sehingga orang tertarik membeli produk kita. Termasuk diajari cara memasarkan produk secara digital, dan melalui keterampilan public speaking. Karena disana ada ruangan khusus yang mengajarkan berjualan secara live streaming. Kalau sudah tiga bulan, mereka diharapkan menjadi top marketer karena penjualannya sudah harus berbasis online," ujar Khofifah.
Untuk itu, melalui pertemuan ini ia berharap akan ada rekomendasi yang dihasilkan dari berbagai usulan para PMI asal Jatim di Hongkong. Usulan program tersebut jikalau memungkinkan nantinya akan dimasukkan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) milik Kemendagri.
"Jikalau tidak memungkinkan, maka kami menyiapkan berbagai macam program keterampilan baik yang menggunakan APBD Pemprov Jatim maupun yang menggunakan program CSR dari BUMD milik Pemprov Jatim. Kita akan bangun sinergitas yang lebih kuat karena pada dasarnya saya ini cukup lama bersahabat dan berkomunikasi dengan PMI di berbagai negara. Persahabatan saya dengan PMI itu termasuk cukup dekat," tuturnya.
Sementara itu, Konsul Jenderal RI di Hongkong, Ricky Suhendar, mengatakan, pertemuan gathering ini bisa menjadi ajang untuk saling bertukar informasi dan pandangan, baik tentang perubahan yang terjadi di Indonesia maupun Hongkong.
"KJRI di Hongkong ini menjadi KJRI keempat terbesar karena mencakup wilayah Hong Kong dan Macao dengan berbagai pelayanan warga dan perlindungan. Warga kita disini ada sekitar 160 ribu dan hampir 95 persen bekerja di tata laksana rumah tangga. Berbagai permasalahan yang kami tangani seperti masalah ketenagakerjaan, imigrasi dan pidana. Kami terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia yang ada di Hongkong. Apalagi komunitas PMI di Hongkong cukup besar dan banyak. Bagaimana kita memberdayakan kami yakin saudara tidak selamanya di Hongkong pasti akan kembali ke Indonesia, sehingga ketika kembali tidak hanya punya bekal materi tapi juga keterampilan sehingga program yang kita lakukan mengedepankan pemberdayaan," ucapnya.
Sebelumnya, perwakilan masyarakat Jatim di Hongkong, Anil Kusnaini, pria yang asli dari Kediri ini mengatakan, dirinya bersama para PMI asal Jatim jni memiliki beberapa keinginan yakni adanya suatu upaya penguatan mental, upaya edukasi, serta upaya perlindungan baik sebagai perempuan PMI. Apalagi PMI di Hongkong ini mayoritas muslim terutama dibutuhkan juga penguatan dari paham ekstrem di tengahnya era media sosial saat ini.
"Pembekalan mulai dari calon PMI, kemudian keluarga kami di rumah termasuk pendidikan anak-anak kami. Karena kami tidak ingin anak kami seperti kami aplagi saat ini pendidikan yang utama. Kami berharap ada program unggulan di bidang pendidikan terutama bagi perempuan sehingga kami bisa dapat peluang pekerjaan di Indonesia," pungkasnya.(*/Red)