LENSAJATIM.COM
| SURABAYA
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa
meminta enam kabupaten melakukan percepatan masa tanam kedua padi dalam rangka
mengantisipasi krisis pangan akibat kemarau panjang, dan pandemi covid-19 di
paruh kedua tahun 2020.
Enam kabupaten tersebut, dinilai memiliki
potensi besar produksi padi. Sehingga mampu menopang kebutuhan padi Jatim dan
nasional. Keenam kabupaten tersebut yaitu, Kabupaten Ngawi, Kabupaten
Tulungagung, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, dan
Kabupaten Jember.
"Prediksi BMKG, dalam beberapa bulan
kedepan akan terjadi kemarau panjang. Percepatan sebagai langkah antisipasi
bersama, jangan sampai telat. Bulan Juni ini harus sudah mulai masuk tanam
kembali,” ungkap Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Selasa (2/6)
Menurut Khofifah, apabila petani mulai
menanam benih, maka ketika memasuki kemarau, tanaman padi tersebut sudah besar
sehingga tidak lagi membutuhkan banyak air.
Dengan adanya percepatan tanam, petani dapat
menanam dan memanen tiga kali per tahun. Namun, apabila terlambat tanam, maka
petani akan menghadapi ancaman kekurangan air pada musim kemarau ini.
"Kemarin, Senin (1/6) digelar Rapat
Koordinasi (Rakor) secara virtual bersama enam kepala daerah yaitu Bupati
Bojonegoro, Bupati Jember, Bupati Ngawi, Bupati Nganjuk, Bupati Tuban dan
Bupati Tulungagung. Alhamdulillah, seluruhnya siap mengawal dan memonitor
jalannya masa tanam sehingga diharapkan Provinsi Jatim tetap menjadi lumbung
pangan nasional," tuturnya.
Sebagai informasi, Jatim merupakan salah satu
wilayah berstatus lumbung pangan nasional. Saat ini memiliki luas panen pada
semester I 2020 seluas 1.120.153 ha.
Sedangkan untuk produksi padi pada semester I
ini diperkirakan mencapai 6.185.310 Ton GKG atau setara dengan 4.066.348 ton
beras. Potensi konsumsi Jatim diperkirakan mencapai 2.133.143 ton beras.
Sehingga pada Semester I 2020 ini surplus beras Jatim mencapai 1.933.205 ton
beras.
Lebih lanjut Khofifah mengatakan, percepatan
ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertanian Syahrul
Yasin Limpo.
"Pemprov bersama Pemerintah Daerah akan
melakukan pengawasan pendistribusian benih, dan penyaluran pupuk subsidi kepada
petani," pungkasnya.(Red)